DPRD Kalsel Serang Muchlis Gafuri

BANJARMASIN- Masalah iPad semakin membingungkan. Pasalnya ada kejadian yang tak biasa di DPRD Kalsel. Beberapa anggota DPRD Kalsel mengeraskan suara seusai rapat paripurna dengan kata-kata menolak iPad dan meminta agar iPad dibeli sendiri saja.

Beberapa anggota DPRD Kalsel yang bersuara tersebut beberapa dari fraksi PDIP. Diantaranya adalah Muhaimin SH MH dan Hermansyah. “Beli saja iPad dengan uang sendiri,” katanya agak keras sambil meninggalkan ruangan rapat paripurna.
Namun saat ditelusuri, hal ini dimaksudkan untuk menyindir Sekdaprov Kalsel Muchlis Gafuri yang juga berada dalam ruangan rapat tersebut. Beberapa anggota DPRD Kalsel ini merasa berang dengan pernyataan Muchlis Gafuri beberapa waktu lalu yang meminta agar para anggota DPRD Kalsel menggunakan hati nurani dan membeli iPad dengan menggunakan uang pribadi. “Saya meminta agar para anggota DPRD ini menilai dengan hati nurani. Beli saja iPad dengan menggunakan uang sendiri,” katanya beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah saat ditanya masalah iPad ini tak mau berkomentar dan hanya tersenyum. “Kalau ditanya masalah rebut-ribut iPad ini saya cuma tersenyum saja lah,” ujarnya. Sementara itu wakil ketua DPRD Kalsel dari fraksi Demokrat Iqbal Yudiannor mengaku bingung dengan pernyataan sekdaprov tersebut. Ia menilai Sekda agak plin-plan, masalahnya menurut keterangan Iqbal, justru sekdaprov lah yang menandatangani penganggaran iPad tersebut hingga disetujui.
“Pernyataan pak sekdaprov ini cukup membingungkan lah. Seharusnya dia konsisten. Kalau setuju bilang setuju, tapi kalau menolak, bilang saja dari awal. Perlu diketahui pak Sekdaprov juga setuju dan menandatangani usulan iPad ini,” cetusnya. DPRD Kalsel, sambung Iqbal, akan segera melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal ini. Menurutnya pernyataan dari sekdaprov ini perlu dipertanyakan.
“Kami akan segera melakukan rapat pimpinan sesegera mungkin untuk membahas hal ini. Pernyatan sekdaprov ini perlu dipertanyakan. Beliau kan yang menandatangani persetujuan anggaran iPad ini sebagai ketua tim anggaran daerah. Jadinya agak lucu juga,” ungkapnya.
Sementara itu Riduansyah sebagai ketua fraksi PBR mengatakan bahwa dirinya juga akan melakukan rapat internal fraksi untuk membahas iPad ini untuk menyatakan menerima atau menolak usulan iPad ini. “Hanya ada dua pilihan bagi fraksi kami, menerima atau menolak. Itu saja,” ujarnya. Namun nampaknya usaha untuk menolak iPad ini akan susah. Pasalnya pengadaan iPad sekarang sudah selesai lelang dan sudah ada pemenang tender untuk pengadaan iPad tersebut.
Sementara itu pengamat hukum dari Lembaga Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Unlam Muhammad mengatakan bahwa saling serang antara DPRD Kalsel dan Sekdaprov adalah hal yang agak lucu. Menurutnya pengadaan iPad itu adalah atas berdasar keputusan bersama antara eksekutif dan legislative, jadi agak rancu kalau tiba-tiba setelah disetujui salah satu pihak mengatakan menolak.

Rudy Dikritik Kurang Komunikasi

Kepada Para Anggota DPR RI Perwakilan Kalsel

BANJARMASIN- Habib Aboe Bakar Al Habsyi anggota DPR RI Dapil Kalsel dari komisi III kemarin (24/4) meminta Rudy Ariffin agar lebih berkomunikasi dengan baik kepada para anggota DPR RI Dapil Kalsel. Pasalnya selama ini ia merasa Gubernur Kalsel Rudy Ariffn tidak banyak meminta bantuan kepada mereka di DPR RI, sehingga mereka juga sulit untuk memperjuangkan Kalsel dalam hal anggaran dari pusat.
“Saya merasa Rudy Ariffin masih sangat kurang berkomunikasi dengan kami para anggota DPR RI asal Kalsel. Hal inilah yang menjadikan anggaran untuk Kalsel dari pusat turunnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal kami siap untuk memperjuankan Kalsel ini,” ujarnya kepada.
Dijelaskannya bahwa selama ini Rudy masih belum memaksimalkan potensi wakil rakyat. “Selama ini sangat sedikit sekali komunikasi yang terjalin dengan kami. Seharusnya sebagai kepala daerah, dia berkoordinasi dengan baik. Bargaining power kita di pusat masih kurang, masih kalah dengan Kalteng,” katanya.
Kalsel, lanjut Habib Aboe, sekarang penerimaan anggaran dari pusat memang masih kurang. Padahal untuk pembangunan di Kalsel memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebelumnya pembangunan terminal regional km 17 di Kalsel masih tersendat akibat tidak adanya komitmen dari pemerintah pusat dalam hal pendanaan terhadap pembangunan tersebut dari APBN. Selama ini Kalsel masih kalah dengan Kalteng yang mendapat dana dari APBN hingga Rp10,793 triliun lebih. Sedangkan seluruh dana APBN untuk Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 10 ,4 triliun yang terdiri dari DIPA Tahun Anggaran 2011 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 4.541.858.288.000. dan dana transfer ke daerah tahun anggaran 2011 Daerah Provinsi /Kabupaten /Kota se Provinsi Kalsel dengan total nilai Rp 5.908.006.258.848,- untuk Pemprov Kalsel dan 13 Pemerintah kabupaten /Kota se Kalsel.
“Saya berharap agar Rudy Ariffin sebagai Gubernur Kalsel agar lebih menjalin komunikasi dengan kami. Kami ini siap membantu, kalau tidak ada permintaan dari Gubernur untuk meminta bantuan dalam memperjuangkan anggaran untuk Kalsel, maka susah juga memperjuangkan Kalsel ini. Jadi selain lobi yang kuat ke pusat, kita juga mesti ada keinginan yang kuat untuk memperjuangkan hal ini,” pungkasnya. (mr-116)

Tuntut Dewan Beli Ipad Sendiri

Dewan Tetap Mau iPad

BANJARMASIN- DPRD Kalsel kemarin (18/4) didemo oleh puluhan mahasiswa dari KAMMI Kalsel, namun wakil rakyat tersebut tetap pada pendirian pertama bahwa anggota DPRD Kalsel butuh iPad untuk “menghilangkan tumpukan draft” dan diganti dengan file di dalam iPad.

Puluhan mahasiswa yang merangsek masuk ke dalam gedung dewan tersebut akhirnya dapat bertemu dengan para wakil rakyat di DPRD Kalsel. Fathurrahman sebagai wakil ketua DPRD Kalsel didampingi beberapa anggota DPRD Kalsel yang lainnya berdiskusi dengan para aktivis tersebut. Sebelumnya massa yang bergerak dari bundaran Hotel Arum Banjarmasin itu meneriakkan “tolak iPad dan mobil” untuk anggota DPRD Kalsel. Dalam orasinya, Ryma Sofyan Sekjend KAMMI Kalsel mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara iPad dan meningkatnya kinerja dewan. Apalagi menurutnya, tingkat kemiskinan masih tinggi di Kalsel.

“Kami mempertanyakan, rakyat mana yang dibela oleh anggota DPRD Kalsel ini. Semuanya setuju untuk mendapat iPad. Ke mana hati nurani mereka. Apa tidak melihat rakyat masih kelaparan,kalau mau iPad jangan pakai uang rakyat. Beli saja sendiri,” cetusnya. Beberapa peserta aksi juga membentangkan spanduk dan poster berisikan penokan terhadap usulan iPad yang diusulkan olen DPRD Kalsel.

Wakil ketua DPRD Kalsel Fathurrahman mengatakan dihadapan puluhan mahasiswa, bahwa adanya iPad adalah persetujuan bersama dari seluruh anggota DPRD Kalsel. Jadi mau tidak mau mesti menjalankan prosedur. “Semua setuju secara bersama bahwa iPad memang perlu,” katanya. Namun pernyataan ini sangat ironis dengan beberapa pernyataan anggota DPRD Kalsel yang mengatakan tidak setuju dengan pengadaan iPad ini.

Ia juga mengatakan bahwa zaman yang sekarang sudah semakin canggih ini mau tidak mau menuntut dewan memerlukan iPad. Jadi ia tetap sepakat jika dewan difasilitasi dengan iPad. Sementara itu Rahmat sebagai koordinator aksi menganggap anggota dewan kebanyakan bohong. “Masa mereka mengatakan hanya menerima iPad saja, padahal kami tahu bahwa merekalah yang mengusulkan, jangan munafik lah sebagai wakil rakyat. Kami yakin dalam hatinya mereka sadar bahwa rakyat masih banyak miskin. Tapi nafsu merekalah yang menutup hati mereka,” katanya.

Perdebatan berlangsung alot, pihak mahasiswa bersikeras bahwa iPad masih belum pantas diberikan kepada dewan. Mahasiswa menganggap, dewan rata-rata sudah mampu membeli iPad sendiri. Oleh karena itu menurut mereka, tak pantas wakil rakyat “mengemis “ kepada rakyat minta dibelikan iPad. “Kalau alasannya untuk menunjang kinerja, kenapa mereka tak mau menyisihkan uang untuk membeli iPad yang dikatakan penting itu dengan uang sendiri. Dari sini sudah bisa kita ketahui, bahwa mental korup masih ada. Siapa yang bisa menjamin dengan adanya iPad, dewan jadi tambah kinerjanya,” tangkasnya.

Sampai akhir diskusi tak ada kesepakatan antara wakil rakyat dan mahasiswa ini. DPRD Kalsel tetap ingin iPad, sedangkan mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan masa lebih besar, dan akan meminta Gubernur untuk tidak menandatangani anggaran untuk iPad tersebut. “Kalau seperti ini kami akan melakukan aksi lanjutan, hingga iPad batal dengan massa yang lebih besar. Kalau perlu kami akan meminta Gubernur untuk tidak menyetujui anggaran untuk iPad ini,” ancamnya. (mr-116)

Parah, Anggota DPRD Kalsel Minta Mobil dan iPad

Agar Tak Kehujanan

BANJARMASIN- Kemarin minta iPad, lagi-lagi anggota DPRD Kalsel berulah dengan meminta mobil dengan alasan “kalau hujan tak kehujanan” dan menunjang kinerja DPRD Kalsel. Namun sebagian lain menolak hal itu dan menganggap ulah “curhat temannya” itu kelewatan.
Riduan MS dari fraksi PBR mengatakan bahwa seharusnya semuan anggota DPRD Kalsel mendapatkan mobil untuk menunjang kinerja sebagai wakil rakyat. Selain itu ia juga mengatakan bahwa seandainya rapat paripurna anggota dewan banyak yang tidak hadir karena hujan, maka jangan disalahkan. Karena dengan tidak adanya mobil mereka bisa sakit flu karena hujan.
“Seharusnya semua anggota DPRD Kalsel mendapat fasilitas mobil untuk menunjang kinerja. Masalahnya bukan apa-apa, siapa yang mau turun rapat paripurna kalau hari hujan. Bisa-bisa kita bersin-bersin dan sakit flu,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin (16/4). Dengan begitu kalau saja satu mobil harganya mencapai 300 juta, maka untuk memfasilitasi semua anggota DPRD Kalsel dengan mobil diperlukan setidaknya anggaran sebesar 15 Miliar. Sungguh bukan angka yang sedikit.
Sebelumnya DPRD Kalsel juga membuat masyarakat tercengang dengan mengusulkan pengadaan iPad, sebuah komputer canggih yang harganya mencapai 10 juta perbuah itu untuk semua anggota DPRD Kalsel. Ketua fraksi PBR Riduansyah SH saat dikonfirmasi tentang ulah anggota fraksinya tersebut mengatakan bahwa seharusnya, sebagai anggota fraksi harus ada rapat dulu dengan fraksi jika akan mengeluarkan peryataan yang controversial tersebut. “Ini yang harus diperhatikan. Seharusnya anggota fraksi harus berkoordinasi dulu di rapat internal kalau ingin menyampaikan peryataan yang sekontroversial itu,” tangkasnya. Namun Riduansyah sendiri sebagai ketua fraksi PBR tidak sepakat dengan usulan dari teman se fraksinya itu. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil.
“Saya pribadi tidak sepakat dengan hal itu. Menurut saya hal itu agak berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil itu,” jelasnya. Pernyataan dari anggotanya itu lanjut Riduasnyah, akan segera diklarifikasi kepada yang bersangkutan, kalau perlu mendapat teguran. “Ya nanti akan kami coba kalrifikasi dulu, kalau memang benar akan coba kami bicarakan lagi,” imbuhnya.
Selama ini di DPRD Kalsel memang disediakan fasilitas mobil untuk pimpinan dan ketua komisi, adapun ketua fraksi juga mendapat fasilitas itu walaupun secara tertulis tidak ada peraturan yang mengharuskan ketua fraksi harus dapat mobil. “Semua ada aturannya, kalau memang untuk pimpinan sih tidak masalah, tapi kalau semuanya dapat mobil rasanya kurang pas,” pungkasnya.
Sementara itu yang bersangkutan mempertanyakan, kenapa anggota DPRD Kalsel tidak mendapatkan fasilitas mobil. Padahal menurutnya posisinya sejajar dengan Gubernur. Kalau di pemerintahan saja, ujarnya, ketua bagian sudah dapat mobil. (mr-116)

Keuangan Unlam Tak Lengkap?

BANJARMASIN- Adanya laporan dari BAPPENAS terkait laporan keuangan Unlam yang tak lengkap kemarin (14/4) ditanggapi oleh para mahasiswa Unlam. Prof. Dr. Ruslan medapat beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa terkait hal tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa sampai Unlam tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap.
Andri dari BEM Fakultas Hukum tidak menyangka kalau Unlam sebagai tempat ia menuntut ilmu malah ternyata tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Hal itulah yang membuatnya meminta Rektor Unlam agar bisa menjelaskan hal tersebut, walaupun kabarnya laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari kepemimpinan rector yang terdahulu.
“Kami ingin mempertanyakan kepada pak Rektor tentang laporan keuangan yang tidak beres. Apalagi dari 23 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Unlam menjadi salah satu perguruan tinggi dari tiga perguruan tinggi yang mempunyai laporan keuangan tak lengkap,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin. Selain itu, lanjut Andri, dirinya dan kawan-kawan di BEM Fakultas Hukum merasa bahwa keuangan Unlam harus segera diperbaiki dan lebih transparan. “Seharusnya ini bisa dijelaskan segera agar tidak menjadi berlarut-larut,” cetusnya.
Sementara itu ketua BEM Fakultas Hukum Unlam Fazlur Rahman juga meminta Rektor Unlam bisa menjelaskan hal tersebut dan memperbaiki, agar ke depannya catatan buruk ini tak terulang lagi. “Kita minta pak Rektor bisa menjelaskan ini, ke depannya kalau ini masih terjadi kan cukup tidak baik untuk nama baik Unlam sendiri,” ujarnya.
Prof. Dr. Ir. Ruslan sendiri kemarin juga memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang santer terdengar di media. Menurutnya Unlan sudah mencoba memberikan laporan keuangan setransparan mungkin. Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan mahasiswa melalui BEM Unlam terkait transparansi keuangan Unlam. “Kami sudah benar-benar mencoba transparan dalam memberikan laporan keuangan Unlam,” imbuhnya. “Apalagi visi misi saya saat menjabat menjadi rektor memang untuk memajukan Unlam, salah satunya dengan adanya transparansi keuangan tersebut. Jadi tidak benar kalau dikatakan Unlan tidak transparan,” tangkasnya.
Sementara itu presiden BEM Unlam Arif Syubhan saat dihubungi Radar Banjarmasin tidak mau berkomentar banyak terkait masalah keuangan Unlam yang tak beres tersebut. Menurutnya masalah ini ia serahkan kepada pihak rektorat untuk menindaklanjutinya sebagai bahan evaluasi. “Saya tidak mau berkomentar banyak. Yang jelas ini jadi bahan pembelajaran bagi kita bersama dan saya kira pihak rektorat Unlam juga harus terpacu untuk membuktikan bahwa Unlam bisa menjadi yang terdepan,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu pembantu rektor III Unlam Prof. Dr. Ir. Idiannor mengatakan bahwa kemungkinan laporan keungan Unlam yang tak lengkap tersebut adalah peninggalan dari kepemimpinan rektor Unlan yang sebelumnya. (mr-116)

DPRD Kalsel Ketularan DPR RI

Terkait Pembangunan Gedung Baru

BANJARMASIN- Wakil ketua DPRD Kalsel Fathurrahman memberikan keterangan terkait adanya perbedaan pendapat tentang pembangunan gedung DPRD Kalsel yang baru di Banjarbaru kemarin (9/4). Ia mengatakan pembangunan gedung baru DPRD Kalsel tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

“Kita perlu melihat masalah ini dengan kepala dingin, pasalnya wacana ini memang bisa menjadi pembahasan yang sensitif. Jangan sampai nantinya wacana ini malah disalahartikan,” ujarnya kepada Radar Banajarmasin. Fathurrahman masih tetap pada pemikirannya bahwa berdasarkan UU MD3 Gedung DPRD Kalsel masih harus berada di Banjarmasin dan bukan di Banjarbaru. Namun saat ditanya kenapa sampai ada perbedaan pendapat dikalangan dewan, ia hanya berkomentar singkat. “Perbedaan itu biasa, namun yang jelas gedung DPRD Kalsel belum bisa dibangun yang baru di Banjarbaru dalam waktu dekat ini,” imbuhnya.
Perbedaan pendapat ini memang cukup menarik sebelumnya. Pasalnya antara ketua dan wakil masih ada silang pendapat tentang bisa tidaknya gedung DPRD Kalsel dibangun di Banjarbaru. Di satu sisi ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah mengatakan bahwa gedung DPRD Kalsel memang akan dibangun yang baru di Banjarbaru, di sisi lain waki ketua DPRP Kalsel Riswandi dan Fathurrahman mengatakan bahwa gedung DPRD Kalsel tak bisa dibangun yang baru dalam waktu dekat.
Setelah masyarakat diguncangkan dengan pembangunan gedung DPR RI senilai 1 triliun lebih, kini DRPD Kalsel juga mulai ketularan. Dibentuknya PURT (Pantian Urusan Rumah Tangga) DPRD Kalsel memang sudah terendus bakal menjadi alat untuk mempermulus pembangunan gedung baru DPRD Kalsel tersebut.
Fathurrahman sendiri beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa PURT berbeda dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) seperti DPR RI, sifatnya hanya sementara, serta tidak menjadi salah satu alat kelengkapan dewan. “PURT ini sifatnya ad hock, yang diperlukan sementara dalam pembahasan anggaran dewan tahun depan,” jelasnya.
Sementara itu kemarin para wakil anggota DPRD ini Nampak berkumpun di dalam ruangan ketua DPRD Kalsel. Apa yang menjadi isi pembicaraan tidak dibeberkan, namun Riswandi yang juga wakil ketua DPRD Kalsel mengakui adanya pembicaraan mengenai kencangnya isu yang berhembus bahwa gedung DPRD Kalsel bakal dibangun di Banjarbaru.
“Ya memang ada pembicaraan, namun hanya pembicaraan bisa saja lah. Yang jelas masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya tetap pada pendirian bahwa selama Banjarmasin menjadi ibukota provinsi, maka tak bisa gedung DPRD Kalsel dibangun yang baru di Banjarbaru,” pungkasnya.
Apakah akan ada rapat khusus lanjutan untuk masalah tersebut, Riswandi tak mau berkomentar banyak. PURT yang sebelumnya dikatakan hanya membantu Badan Anggaran untuk menyusun rencana kerja, program kegiatan maupun anggarannya, sekarang malah berkembang menjadi semakin luas. (mr-116)

Politisi Golkar Kalsel Minta Nurdin Turun

BANJARMASIN- Adanya kisruh di PSSI karena adanya sikap terbaru dari FIFA juga ditanggapi oleh ketua DPRD Kalsel yang juga politisi Golkar Nasib Alamsyah kemarin (6/4). Mantan pengurus klub sepak bola Peseban ini setuju jika Nurdin Halid diturunkan dari jabatan ketua PSSI. Namun ia menyayangkan sikap Menpora yang dianggapnya terlalu mencampuri PSSI.

“Saya kira sikap dari PSSI Kalsel juga perlu. Kalau saya secara probadi melihat prestasi yang ditunjukkan oleh Nurdin, maka memang sudah sepantasnya ia turun dari ketua PSSI Kalsel,” ujarnya. Namun Nasib menilai sikap Menpora Andi Malarangeng terlalu mencampuri internal PSSI. “Namun saya menyayangkan adanya campur tangan dari Menpora yang saya kira berlebihan,” tambahnya.

Sebelumnya PSSI Kalsel memang menjadi sasaran aksi demonstrasi untuk menuntut Nurdin mundur dari jabatan ketua PSSI yang sudah dijabatnya selama dua periode. Keputusan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang mengambil alih PSSI mendapat tanggapan beragam di daerah. Mayoritas pengurus menyambut baik keputusan FIFA. Hanya Ketua Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Selatan Kadir Halid yang menyatakan masih akan menunggu surat resmi dari FIFA.

“Pasalnya, kisruh PSSI akibat adanya campaur tangan ini malah berlarut dan akhirnya diambil-alih FIFA. Kepengurusan Nurdin Halid di PSSI kan dibekukan Menegpora,” cetusnya. “ Buakannya malah tambah baik, malah muncul keputusan FIFA yang membuat malu sebagai bangsa. Nurdin memang sepantasnya diturunkan, akan tetapi jangan sampai ini terlalu dipolitisasi,” katanya.
Sekadar informasi sebelumnya beberapa anggota DPR RI menilai keputusan pemerintah membekukan PSSI karena dinilai melanggar aturan yang tertuang di statuta, dianggap hanya untuk mengejar kekuasaan bukan perubahan ditubuh PSSI sendiri. Perlu diketahui, pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, telah membekukan kepengurusan PSSI dibawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
“Untuk itu saya berharap agar PSSI Kalsel juga mengambil sikap, dan bisa memberikan sumbangsih untuk penyelesaian masalah kisruh PSSI ini,” katanya. Sebelumnya aksi pengumpulam seribu tanda tangan juga pernah dilaksanakan di Banjarmasin untuk menuntut Nurdin mundur. Kisruh PSSI ini bahkan menjadi isu nasional. Pasalnya hampir di semua daerah terjadi aksi demonstrasi menuntut Nurdin mundur. (mr-116)

Mahasiswa IAIN Antasari Pro Kontra

Terkait Wacana Perubahan Status Perguruan Tinggi

BANJARMASIN- Rencana perubahan IAIN Antasari menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) ditanggapi oleh beberapa mahasiswa. Beberapa menganggap perubahan tersebut hanya akan menambah biaya kuliah mereka dan menjadikan perguruan tinggi ini menjadi kehilangan nilai-nilai Islam di kampus.
“Saya terus terang saja tidak setuju kalau IAIN Antasari dijadikan UIN. Dengan format institut seperti sekarang saja biayanya juga lumayan, apalagi kalau jadi universitas. Kalau bisa sih tetap jadi institut saja,” ujar Saini dari Fakultas Tarbiyah kepada Radar Banjarmasin, kemarin (2/4).
Saini yang sedang duduk di semester delapan ini mengaku khawatir kalau-kalau dengan menjadi universitas, ke Islaman di kampus akan semakin berkurang. Karena kalau menjadi universitas, maka secara otomatis siapapun boleh mendaftar, walaupun tidak berjilbab sekalipun.
“Saya khawatir nantinya kampus kami yang sudah Islami ini malah jadi berkurang nilai keislamannya. Kalau sekarang mahasiswi wajib berjilbab, maka dengan menjadi UIN, ada kemungkinan mahasiswi malah banyak yang tidak menutup auratnya dengan berjilbab,” katanya.
Wacana IAIN Antasari menjadi UIN memang sudah digaungkan. Hal ini ditengarai bisa membuat IAIN Antasari bisa menjadi lebih berkembang.
Lain hal dengan Saini, Sofyan dari sebagai mantan ketua BEM Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari mengatakan bahwa ia setuju saja jika IAIN Antasari menjadi UIN. Pasalnya ia melihat dengan menjadi universitas, IAIN Antasari bisa lebih berkembang. Selain itu bukan hanya bisa berkembang, pembangunan dari segi fisikpun bisa semakin pesat.
“Kalau saya sih setuju saja kalau IAIN menjadi UIN. Dengan begitu bisa berkembang dan lebih maju,” katanya.
Namun ia memberikan catatan bahwa nantinya kalau IAIN menjadi UIN, maka jangan sampai kehilangan identitas ke Islamannya. Ia mewanti-wanti kalau sampai benar nantinya IAIN menjadi UIN maka harus ditegaskan bahwa mahasiswinya harus tetap menggunakan jilbab.
“Namun tetap saja ada catatannya. Jangan sampai nantinya IAIN setelah menjadi UIN malah kehilangan identitasnya. Jadi harus ditegaskan lagi kalau mahasiswinya harus menggunakan jilbab dan kalau bisa potensi keislaman yang sudah ada jangan sampai malah luntur,” ujarnya.
Sofyan sangat mengharapkan agar nantinya para petinggi kampusnya bisa mendengarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah suara-suara yang sering ia dengar dari mayoritas mahasiswa IAIN Antasari.
“Saya harap suara kami ini bisa didengar. Suara ini adalah suara dari kawan-kawan mahasiswa IAIN Antasari yang sering kami dengar. Intinya silahkan saja jadi UIN asalkan nilai-nilai keislaman ini tidak luntur. Kalau hal ini nantinya diabaikan, biar nanti berhadapan dengan para mahasiswa,” pungkasnya. (mr-116)

Carikan Nelayan Usaha Alternatif

Tak Hanya Bisa Mencari Ikan

Cuaca buruk dan tidak menentu yang sering terjadi di Kalsel berdampak pada nasib para nelayan di sepanjang pesisir Kalsel. Tahun ini gelombang besar berlangsung lebih lama, sehingga musim libur nelayan juga lebih panjang. Hal ini jelas mengurangi pendapatan mereka.

SYAM INDRA PRATAMA, Banjarmasin

Komisi II DPRD Kalsel menganggap perlunya sosialisasi atau pelatihan kepada nelayan untuk mencari alternatif selain melaut. Misalnya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang ekstrem, maka bisa mencari alternatif penghasilan dengan mencari kerang, berdagang, atau membuat kerajinan. Bantuan kepada para nelayan dalam bentuk kapal yang lebih modern dan lampu bawah laut pun dinilai penting untuk memperkecil resiko kalau-kalau ada nelayan yang masih tetap melaut.
“Melihat kondisi cuaca yang tidak menentu dan sering buruk ini, saya kira para nelayan perlu diberikan semacam sosialisasi dan bantuan untuk mengembangkan usaha alternatif pada saat tidak melaut. Selama ini mungkin sudah ada, namun belum maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel Ihsanuddin kepada Radar Banjarmasin, kemarin (3/4).
Sebagai contoh, nelayan di Marunda Jakarta Utara, mereka membuat kerajinan alas kaki dan keset dari limbah industri garmen. Upah yang mereka terima Rp 30.000 per hari per orang. Upah tersebut menjadi penopang hidup, selain upah mereka sebagai buruh bangunan.
Adaptasi tidak hanya dalam sumber mata pencarian, tetapi juga pola makan, menyesuaikan dengan keuangan.
Para nelayan memang tidak bisa menghindari adanya perubahan iklim serta seringnya cuaca buruk ini, namun yang mungkin bisa dilakukan bagaimana mereka bisa beradaptasi dan menemukan usaha alternatif yang kemudian bisa menopang kehidupan mereka selama tidak melaut.
“Itulah yang mesti kita pikirkan bersama, agar nasib nelayan tak lagi hanya bergantung pada melaut. Hal ini jelas perlu proses dan tidak mudah. Setidaknya pemerintah daerah bisa bergerak memberikan bantuan atau memberikan pelatihan bagaimana mengembangkan usaha alternatif tersebut,” katanya.
Ihsanudin juga menilai bahwa cuaca buruk ini adalah fenomena nasional yang juga menjadi masalah nasional. “Pemerintah menyebut fenomena cuaca ekstrem sebagai bencana sosial. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah menggulirkan bantuan beras sebanyak 13.271 ton untuk kebutuhan selama 14 hari. Bantuan tersebut diberikan kepada 473.983 nelayan di 41 kabupaten/kota di 20 provinsi. Respons pemerintah menangani dampak cuaca ekstrem di kampung nelayan, bisa saja terhambat akurasi data dan status kebencanaan,” paparnya. (mr-116)

Pencemaran Air Kalsel Parah

BANJARMASIN- Kondisi lingkungan Kalsel yang kian jeblok berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup (LH) karena adanya pencemaran air direspon oleh Komisi III DPRD Kalsel. Pencemaran yang banyak disebabkan karena adanya air raksa yang masuk akibat tambang batubara ini dinilai harus segera ditindak.
“Dengan adanya data dari kementerian LH yang memberikan fakta bahwa Kalsel menjadi salah satu daerah dengan keadaan lingkuna terburuk adalah sebuah fakta yang seharusnya bisa membuat kita sadar bahwa kerusakan lingkungan kuat sudah kian parah,” ujar anggota komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina kepada Radar Banjarmasin kemarin (2/4). Menurut Ibnu resiko tercemarnya air sungai tidak mungkin dihindari jika pertambangan membabi buta masih terjadi. Menurutnya para kepala daerah harus membatasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekarang sangat banyak.
“Salah satunya agar bisa mengurangi tercemarnya air di sungai akibat tambang, maka kepala daerah yang bersangkutan harus membatasi dan lebih selektif dalam meberikan IUP. Selain itu analisis dampak lingkungan akibat pertambangan juga harus diperketat lagi. Semakin banyak tambang, semakin besar resiko tercemarnya air,” katanya.
Selama ini daerah-daerah seperti Tanah Bumbu, Tabalong, dan HSU adalah daerah dengan nilai pencemaran yang cukup memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu DPRD HSU bahkan membentuk pansus khusus untuk mengurangi produksi tambang. Pansus yang juga melakukan kunjungan ke kementrian LH tersebut menemukan bahwa air sungai di Amuntai sudah tercemar dan menganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsi airnya dalam jangka panjang. Selain itu setiap tahun banjir kian bertambah besar melanda Amuntai.
“Air adalah salah satu indikator sejauh mana pencemaran sudah terjadi. Kalau air sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menopang kehidupan tercemar, maka kasian masyarakat sekitar yang akan menjadi korban,” imbuhnya. Melihat hal tersebut Ibnu juga menekankan perlunya moratorium IUP atau penangguhan ijin usaha pertambangan selama pencemaran masih dalam tingkat yang memprihatinkan. “Komisi III sudah sejak lama menggaungkan moratorium tambang ini. Menurut kamu moratorium harus segera dilaksanaka, namun yang jelasn perlu keseriusan dan kerja sama juga dari pihak eksekutif,” tandasnya.
Moratorium tambang dinilai dapat menekan tingkat pertambangan yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Beberapa waktu yang lalu Dewan Nasional Perubahan Iklim dari kementrian LH yang berkunjung ke DPRD Kalsel sudah mewanti-wanti bahwa dengan adanya aktivitas tambang seperti sekarang saja, beberapa daerah dinilai menjadi daerah bahaya banjir yang bisa menelan korban jiwa. Selain itu adanya akitivitas tambang di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru juga diprediksi bakal memperparah kerusakan lingkungan dan 2100 Pulau laut diprediksi bakal tenggelam. (mr-116)