Adaro Tunggak Bayar Pajak ke Dispenda

Dari data yang dilaporkan dispenda tahun 2010, ternyata PT Adaro baru membayar pajak untuk alat beratnya sebanyak 804 unit yang dimilikinya, seharusnya perusahaan tambang tersebut sudah membayarkan ke semua unit alat beratnya, hal ini diungkapkan oleh ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muh Ihsanudin kemarin (8/5). Namun pihak Adaro mengatakan bahwa mereka tak mempunyai alat berat, sehingga pernyataan tersebut membingungkan.
“Saya mendapat data dari Dispenda Kalsel kalau PT Adaro masih menunggak pajak untuk alat berat yang mereka miliki,” ujarnya kepada Radar Banjrmasin.
Menurut Ihsanudin, data yang diperolahnya melalui dispenda, jumlah alat berat PT Adaro seharusnya 1139 unit. Namun sampai saat ini PT. Adaro masih menunggak untuk pembayaran pajak alat berat. “Seharusnya tidak begitu, yang namanya kewajiban membayar pajak harus dilaksanakan, pendapatan Adaro saya yakin sangat cukup untuk membayar tunggakan tersebut,” tegasnya.
Ihsanuddin juga menambahkan, menurut hitungan Dinas pendapatan daerah Kalsel, pendapatan pajak alat berat yang seharusnya diterima adalah sebesar 34,6 milyar dari perusahaan tambang PT. Adaro, pada kenyataannya dispenda selama ini baru menerima 22 milyar rupiah pada tahun 2010. “Ya itulah kenyataannya, saya mendesak agar Adaro bisa segera menuntaskan masalah ini,” katanya.
Ironisnya ujar Ihsanudin, dari laporan dispenda tahun 2010, penerimaan pajak dari alat berat perusahaan tambang seluruhnya hanya sebesar 23 milyar, dan 22 milyarnya dari PT Adaro, sehingga apabila dicermati masih banyak perusahaan tambang yang tidak membayarkan pajak alat berat yang dimilkinya. “Yang juga sangat memprihtinkan, ternyata banyak lagi perusahaan batubara yang tak membayar pajak alat beratnya. Ini jelas merugikan, padahal alam sudah dikeruk sedemikian luas,” imbuhnya.
Dijelaskan Ihsanudin, selain penerimaaan pajak alat berat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, ada beberapa opsi yang harus selalu diperjuangkan,yaitu Peningkatan prosentase besaran Royalti dan Golden share saham perusahaan pertambangan ke pemda.
Karena menurut Ihsanudin, kedua hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, perlu keberanian dan upaya yang keras, karena dengan adanya peningkatan royalty dan share saham kepada pemerintah daerah, maka pendapatanpun dapat ditingkatkan. “Tentunya ide ini harus menjadi kajian mendalam,”tandasnya.
Menurut Ihsanudin, pendapatan daerah dari pajak maupun royalti batubara selama ini masih sangat sedikit dibandingkan kekayaan yang dikeruk oleh perusahaan tambang yang ada di banua ini. “Kita prihatin melihat pendapatan daerah dari batubara ini masih sangat sedikit, apa artinya jadi salah satu daerah penghasil batubara terbesar,” pungkasnya.
Namun Ismail sebagai Humas PT Adaro menolak tudingan yang diberikan oleh Ihsanudin. Menurutnya PT. Adaro selama ini tidak mempunyai alat berat dikarenakan PT Adaro menggunakan pihak ketiga dalam penggarapan tambang yang menggunakan alat berat. “Saya kira hal itu tidak benar, kamilah yang pertama membayar pajak. Lagipula kami tidak mempunyai alat berat. Selama ini kami menggunakan pihak ketiga dalam menggunakan alat berat. Jadi agak aneh juga,” ujarnya.
Saya kira pihak dispenda perlu mencek ulang, yang mana yang kami tunggak. Selama ini kami selalu membayar pajak, bahkan yang pertama,” tandasnya. (mr-116)

Aksi Gila Mapala Kompas Borneo Unlam, Turuni Puncak Gedung Hotel

Peringati Hari Bumi dan Kartini

BANJARMASIN- Para pengguna jalan di Banjarmasin kemarin dihebohkan dengan “aksi gila” empat perempuan pemberani yang turun dari puncak hotel Arum untuk membentangkan banner berukuran 10x3 meter bertuliskan “cintailah bumi” kemarin siang (1/5). Aksi ini dilakukan oleh Mahasiswa Pencinta Alam (mapala) Kompas Borneo Unlam sebagai wujud konkrit untuk memperingati hari bumi.

Sekitar pukul 12 siang, dibawah terik matahari, empat orang mahasiswi ini mulai bersiap dari puncak atas gedung hotel. Walaupun ketinggian hotel hampir mencapai lebih dari lima lantai, mereka nampak tenang menuruni gedung dengan pengamanan seadanya, hanya menggunakan helm dan tali pengaman. Ke empat perempuan pemberani ini adalah Jamilah, Tutut, Hana dan Iveh. Mereka semua adalah mahasiswi angkatan 2010 dari Unlam.

Sebelumnya mereka melakukan aksi bersepeda masal sambil berorasi dan membagikan stiker kepada pengguna jalan. Mereka menyerukan kepada warga Banjarmasin agar menjaga lingkungan dan tidak mencemarinya. Ketua Mapala Kompas Borneo Unlam Anhariansyah mengatakan bahwa aksi mereka ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh perempuan. Selain untuk memperingati hari bumi, ia juga ingin memperingati hari Kartini dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk melakukan aksi yang boleh dibilang ekstrim ini.

“Aksi seperti ini adalah yang pertama dilakukan oleh perempuan. Hal ini selain untuk memperingati hari bumi juga sekaligus memperingati hari kartini,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin. Walaupun hari bumi dan hari Kartini sudah lewat, namun menurut Anhariansyah, mereka ingin menyampaikan bahwa mencintai bumi dan menghormati kaum perempuan bukan hanya pada hari bumi maupun hari Kartini. Akan tetapi harus setiap saat. “Masa menjaga lingkungan hanya pada hari bumi, atau menghormati Kartini pada saat hari Kartini saja. Nah inilah yang ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu harus setiap hari,” imbuhnya.

Diceritakan Anhariansyah bahwa persiapan untuk melatih mental dan kesiapan empat perempuan yang melakukan aksi tersebut memang tak sembarangan. Mereka harus latihan setiap hari dan tak jarang melakukan latihan di atas jembatan Barito. “Tak sembarang juga, kami perlu latihan setiap hari. Pada awalnya memang ada rasa ketakutan juga dari mereka, masalahnya mereka semua kan perempuan. Akan tetapi setelah terbiasa pada saat latihan, mereka enjoy saja,” tuturnya.

“Ya kita bersyukur aksi ini bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Semoga saja kami bisa membuka mata masyarakat bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting,” tandasnya. Sementara itu Ipeh, salah satu dari empat perempuan pemberani itu menceritakan bahwa dirinya senang bisa berhasil, menurutnya itu adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. “Alhamdulillah lancar, kami senang bisa melakukan aksi ini dengan sukses. Sempat agak gugup juga saat dipuncak, namun ya syukurlah bisa lancar-lancar saja,” ujarnya dengan senyum yang lebar. (mr-116)

DPRD Kalsel Serang Muchlis Gafuri

BANJARMASIN- Masalah iPad semakin membingungkan. Pasalnya ada kejadian yang tak biasa di DPRD Kalsel. Beberapa anggota DPRD Kalsel mengeraskan suara seusai rapat paripurna dengan kata-kata menolak iPad dan meminta agar iPad dibeli sendiri saja.

Beberapa anggota DPRD Kalsel yang bersuara tersebut beberapa dari fraksi PDIP. Diantaranya adalah Muhaimin SH MH dan Hermansyah. “Beli saja iPad dengan uang sendiri,” katanya agak keras sambil meninggalkan ruangan rapat paripurna.
Namun saat ditelusuri, hal ini dimaksudkan untuk menyindir Sekdaprov Kalsel Muchlis Gafuri yang juga berada dalam ruangan rapat tersebut. Beberapa anggota DPRD Kalsel ini merasa berang dengan pernyataan Muchlis Gafuri beberapa waktu lalu yang meminta agar para anggota DPRD Kalsel menggunakan hati nurani dan membeli iPad dengan menggunakan uang pribadi. “Saya meminta agar para anggota DPRD ini menilai dengan hati nurani. Beli saja iPad dengan menggunakan uang sendiri,” katanya beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah saat ditanya masalah iPad ini tak mau berkomentar dan hanya tersenyum. “Kalau ditanya masalah rebut-ribut iPad ini saya cuma tersenyum saja lah,” ujarnya. Sementara itu wakil ketua DPRD Kalsel dari fraksi Demokrat Iqbal Yudiannor mengaku bingung dengan pernyataan sekdaprov tersebut. Ia menilai Sekda agak plin-plan, masalahnya menurut keterangan Iqbal, justru sekdaprov lah yang menandatangani penganggaran iPad tersebut hingga disetujui.
“Pernyataan pak sekdaprov ini cukup membingungkan lah. Seharusnya dia konsisten. Kalau setuju bilang setuju, tapi kalau menolak, bilang saja dari awal. Perlu diketahui pak Sekdaprov juga setuju dan menandatangani usulan iPad ini,” cetusnya. DPRD Kalsel, sambung Iqbal, akan segera melakukan rapat pimpinan untuk membahas hal ini. Menurutnya pernyataan dari sekdaprov ini perlu dipertanyakan.
“Kami akan segera melakukan rapat pimpinan sesegera mungkin untuk membahas hal ini. Pernyatan sekdaprov ini perlu dipertanyakan. Beliau kan yang menandatangani persetujuan anggaran iPad ini sebagai ketua tim anggaran daerah. Jadinya agak lucu juga,” ungkapnya.
Sementara itu Riduansyah sebagai ketua fraksi PBR mengatakan bahwa dirinya juga akan melakukan rapat internal fraksi untuk membahas iPad ini untuk menyatakan menerima atau menolak usulan iPad ini. “Hanya ada dua pilihan bagi fraksi kami, menerima atau menolak. Itu saja,” ujarnya. Namun nampaknya usaha untuk menolak iPad ini akan susah. Pasalnya pengadaan iPad sekarang sudah selesai lelang dan sudah ada pemenang tender untuk pengadaan iPad tersebut.
Sementara itu pengamat hukum dari Lembaga Penalaran dan Diskusi Hukum Fakultas Hukum Unlam Muhammad mengatakan bahwa saling serang antara DPRD Kalsel dan Sekdaprov adalah hal yang agak lucu. Menurutnya pengadaan iPad itu adalah atas berdasar keputusan bersama antara eksekutif dan legislative, jadi agak rancu kalau tiba-tiba setelah disetujui salah satu pihak mengatakan menolak.

Rudy Dikritik Kurang Komunikasi

Kepada Para Anggota DPR RI Perwakilan Kalsel

BANJARMASIN- Habib Aboe Bakar Al Habsyi anggota DPR RI Dapil Kalsel dari komisi III kemarin (24/4) meminta Rudy Ariffin agar lebih berkomunikasi dengan baik kepada para anggota DPR RI Dapil Kalsel. Pasalnya selama ini ia merasa Gubernur Kalsel Rudy Ariffn tidak banyak meminta bantuan kepada mereka di DPR RI, sehingga mereka juga sulit untuk memperjuangkan Kalsel dalam hal anggaran dari pusat.
“Saya merasa Rudy Ariffin masih sangat kurang berkomunikasi dengan kami para anggota DPR RI asal Kalsel. Hal inilah yang menjadikan anggaran untuk Kalsel dari pusat turunnya tidak seperti yang diharapkan. Padahal kami siap untuk memperjuankan Kalsel ini,” ujarnya kepada.
Dijelaskannya bahwa selama ini Rudy masih belum memaksimalkan potensi wakil rakyat. “Selama ini sangat sedikit sekali komunikasi yang terjalin dengan kami. Seharusnya sebagai kepala daerah, dia berkoordinasi dengan baik. Bargaining power kita di pusat masih kurang, masih kalah dengan Kalteng,” katanya.
Kalsel, lanjut Habib Aboe, sekarang penerimaan anggaran dari pusat memang masih kurang. Padahal untuk pembangunan di Kalsel memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebelumnya pembangunan terminal regional km 17 di Kalsel masih tersendat akibat tidak adanya komitmen dari pemerintah pusat dalam hal pendanaan terhadap pembangunan tersebut dari APBN. Selama ini Kalsel masih kalah dengan Kalteng yang mendapat dana dari APBN hingga Rp10,793 triliun lebih. Sedangkan seluruh dana APBN untuk Provinsi Kalimantan Selatan hanya sebesar 10 ,4 triliun yang terdiri dari DIPA Tahun Anggaran 2011 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp 4.541.858.288.000. dan dana transfer ke daerah tahun anggaran 2011 Daerah Provinsi /Kabupaten /Kota se Provinsi Kalsel dengan total nilai Rp 5.908.006.258.848,- untuk Pemprov Kalsel dan 13 Pemerintah kabupaten /Kota se Kalsel.
“Saya berharap agar Rudy Ariffin sebagai Gubernur Kalsel agar lebih menjalin komunikasi dengan kami. Kami ini siap membantu, kalau tidak ada permintaan dari Gubernur untuk meminta bantuan dalam memperjuangkan anggaran untuk Kalsel, maka susah juga memperjuangkan Kalsel ini. Jadi selain lobi yang kuat ke pusat, kita juga mesti ada keinginan yang kuat untuk memperjuangkan hal ini,” pungkasnya. (mr-116)

Tuntut Dewan Beli Ipad Sendiri

Dewan Tetap Mau iPad

BANJARMASIN- DPRD Kalsel kemarin (18/4) didemo oleh puluhan mahasiswa dari KAMMI Kalsel, namun wakil rakyat tersebut tetap pada pendirian pertama bahwa anggota DPRD Kalsel butuh iPad untuk “menghilangkan tumpukan draft” dan diganti dengan file di dalam iPad.

Puluhan mahasiswa yang merangsek masuk ke dalam gedung dewan tersebut akhirnya dapat bertemu dengan para wakil rakyat di DPRD Kalsel. Fathurrahman sebagai wakil ketua DPRD Kalsel didampingi beberapa anggota DPRD Kalsel yang lainnya berdiskusi dengan para aktivis tersebut. Sebelumnya massa yang bergerak dari bundaran Hotel Arum Banjarmasin itu meneriakkan “tolak iPad dan mobil” untuk anggota DPRD Kalsel. Dalam orasinya, Ryma Sofyan Sekjend KAMMI Kalsel mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara iPad dan meningkatnya kinerja dewan. Apalagi menurutnya, tingkat kemiskinan masih tinggi di Kalsel.

“Kami mempertanyakan, rakyat mana yang dibela oleh anggota DPRD Kalsel ini. Semuanya setuju untuk mendapat iPad. Ke mana hati nurani mereka. Apa tidak melihat rakyat masih kelaparan,kalau mau iPad jangan pakai uang rakyat. Beli saja sendiri,” cetusnya. Beberapa peserta aksi juga membentangkan spanduk dan poster berisikan penokan terhadap usulan iPad yang diusulkan olen DPRD Kalsel.

Wakil ketua DPRD Kalsel Fathurrahman mengatakan dihadapan puluhan mahasiswa, bahwa adanya iPad adalah persetujuan bersama dari seluruh anggota DPRD Kalsel. Jadi mau tidak mau mesti menjalankan prosedur. “Semua setuju secara bersama bahwa iPad memang perlu,” katanya. Namun pernyataan ini sangat ironis dengan beberapa pernyataan anggota DPRD Kalsel yang mengatakan tidak setuju dengan pengadaan iPad ini.

Ia juga mengatakan bahwa zaman yang sekarang sudah semakin canggih ini mau tidak mau menuntut dewan memerlukan iPad. Jadi ia tetap sepakat jika dewan difasilitasi dengan iPad. Sementara itu Rahmat sebagai koordinator aksi menganggap anggota dewan kebanyakan bohong. “Masa mereka mengatakan hanya menerima iPad saja, padahal kami tahu bahwa merekalah yang mengusulkan, jangan munafik lah sebagai wakil rakyat. Kami yakin dalam hatinya mereka sadar bahwa rakyat masih banyak miskin. Tapi nafsu merekalah yang menutup hati mereka,” katanya.

Perdebatan berlangsung alot, pihak mahasiswa bersikeras bahwa iPad masih belum pantas diberikan kepada dewan. Mahasiswa menganggap, dewan rata-rata sudah mampu membeli iPad sendiri. Oleh karena itu menurut mereka, tak pantas wakil rakyat “mengemis “ kepada rakyat minta dibelikan iPad. “Kalau alasannya untuk menunjang kinerja, kenapa mereka tak mau menyisihkan uang untuk membeli iPad yang dikatakan penting itu dengan uang sendiri. Dari sini sudah bisa kita ketahui, bahwa mental korup masih ada. Siapa yang bisa menjamin dengan adanya iPad, dewan jadi tambah kinerjanya,” tangkasnya.

Sampai akhir diskusi tak ada kesepakatan antara wakil rakyat dan mahasiswa ini. DPRD Kalsel tetap ingin iPad, sedangkan mahasiswa mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan masa lebih besar, dan akan meminta Gubernur untuk tidak menandatangani anggaran untuk iPad tersebut. “Kalau seperti ini kami akan melakukan aksi lanjutan, hingga iPad batal dengan massa yang lebih besar. Kalau perlu kami akan meminta Gubernur untuk tidak menyetujui anggaran untuk iPad ini,” ancamnya. (mr-116)

Parah, Anggota DPRD Kalsel Minta Mobil dan iPad

Agar Tak Kehujanan

BANJARMASIN- Kemarin minta iPad, lagi-lagi anggota DPRD Kalsel berulah dengan meminta mobil dengan alasan “kalau hujan tak kehujanan” dan menunjang kinerja DPRD Kalsel. Namun sebagian lain menolak hal itu dan menganggap ulah “curhat temannya” itu kelewatan.
Riduan MS dari fraksi PBR mengatakan bahwa seharusnya semuan anggota DPRD Kalsel mendapatkan mobil untuk menunjang kinerja sebagai wakil rakyat. Selain itu ia juga mengatakan bahwa seandainya rapat paripurna anggota dewan banyak yang tidak hadir karena hujan, maka jangan disalahkan. Karena dengan tidak adanya mobil mereka bisa sakit flu karena hujan.
“Seharusnya semua anggota DPRD Kalsel mendapat fasilitas mobil untuk menunjang kinerja. Masalahnya bukan apa-apa, siapa yang mau turun rapat paripurna kalau hari hujan. Bisa-bisa kita bersin-bersin dan sakit flu,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin (16/4). Dengan begitu kalau saja satu mobil harganya mencapai 300 juta, maka untuk memfasilitasi semua anggota DPRD Kalsel dengan mobil diperlukan setidaknya anggaran sebesar 15 Miliar. Sungguh bukan angka yang sedikit.
Sebelumnya DPRD Kalsel juga membuat masyarakat tercengang dengan mengusulkan pengadaan iPad, sebuah komputer canggih yang harganya mencapai 10 juta perbuah itu untuk semua anggota DPRD Kalsel. Ketua fraksi PBR Riduansyah SH saat dikonfirmasi tentang ulah anggota fraksinya tersebut mengatakan bahwa seharusnya, sebagai anggota fraksi harus ada rapat dulu dengan fraksi jika akan mengeluarkan peryataan yang controversial tersebut. “Ini yang harus diperhatikan. Seharusnya anggota fraksi harus berkoordinasi dulu di rapat internal kalau ingin menyampaikan peryataan yang sekontroversial itu,” tangkasnya. Namun Riduansyah sendiri sebagai ketua fraksi PBR tidak sepakat dengan usulan dari teman se fraksinya itu. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil.
“Saya pribadi tidak sepakat dengan hal itu. Menurut saya hal itu agak berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil itu,” jelasnya. Pernyataan dari anggotanya itu lanjut Riduasnyah, akan segera diklarifikasi kepada yang bersangkutan, kalau perlu mendapat teguran. “Ya nanti akan kami coba kalrifikasi dulu, kalau memang benar akan coba kami bicarakan lagi,” imbuhnya.
Selama ini di DPRD Kalsel memang disediakan fasilitas mobil untuk pimpinan dan ketua komisi, adapun ketua fraksi juga mendapat fasilitas itu walaupun secara tertulis tidak ada peraturan yang mengharuskan ketua fraksi harus dapat mobil. “Semua ada aturannya, kalau memang untuk pimpinan sih tidak masalah, tapi kalau semuanya dapat mobil rasanya kurang pas,” pungkasnya.
Sementara itu yang bersangkutan mempertanyakan, kenapa anggota DPRD Kalsel tidak mendapatkan fasilitas mobil. Padahal menurutnya posisinya sejajar dengan Gubernur. Kalau di pemerintahan saja, ujarnya, ketua bagian sudah dapat mobil. (mr-116)

Keuangan Unlam Tak Lengkap?

BANJARMASIN- Adanya laporan dari BAPPENAS terkait laporan keuangan Unlam yang tak lengkap kemarin (14/4) ditanggapi oleh para mahasiswa Unlam. Prof. Dr. Ruslan medapat beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa terkait hal tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa sampai Unlam tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap.
Andri dari BEM Fakultas Hukum tidak menyangka kalau Unlam sebagai tempat ia menuntut ilmu malah ternyata tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Hal itulah yang membuatnya meminta Rektor Unlam agar bisa menjelaskan hal tersebut, walaupun kabarnya laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari kepemimpinan rector yang terdahulu.
“Kami ingin mempertanyakan kepada pak Rektor tentang laporan keuangan yang tidak beres. Apalagi dari 23 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Unlam menjadi salah satu perguruan tinggi dari tiga perguruan tinggi yang mempunyai laporan keuangan tak lengkap,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin. Selain itu, lanjut Andri, dirinya dan kawan-kawan di BEM Fakultas Hukum merasa bahwa keuangan Unlam harus segera diperbaiki dan lebih transparan. “Seharusnya ini bisa dijelaskan segera agar tidak menjadi berlarut-larut,” cetusnya.
Sementara itu ketua BEM Fakultas Hukum Unlam Fazlur Rahman juga meminta Rektor Unlam bisa menjelaskan hal tersebut dan memperbaiki, agar ke depannya catatan buruk ini tak terulang lagi. “Kita minta pak Rektor bisa menjelaskan ini, ke depannya kalau ini masih terjadi kan cukup tidak baik untuk nama baik Unlam sendiri,” ujarnya.
Prof. Dr. Ir. Ruslan sendiri kemarin juga memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang santer terdengar di media. Menurutnya Unlan sudah mencoba memberikan laporan keuangan setransparan mungkin. Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan mahasiswa melalui BEM Unlam terkait transparansi keuangan Unlam. “Kami sudah benar-benar mencoba transparan dalam memberikan laporan keuangan Unlam,” imbuhnya. “Apalagi visi misi saya saat menjabat menjadi rektor memang untuk memajukan Unlam, salah satunya dengan adanya transparansi keuangan tersebut. Jadi tidak benar kalau dikatakan Unlan tidak transparan,” tangkasnya.
Sementara itu presiden BEM Unlam Arif Syubhan saat dihubungi Radar Banjarmasin tidak mau berkomentar banyak terkait masalah keuangan Unlam yang tak beres tersebut. Menurutnya masalah ini ia serahkan kepada pihak rektorat untuk menindaklanjutinya sebagai bahan evaluasi. “Saya tidak mau berkomentar banyak. Yang jelas ini jadi bahan pembelajaran bagi kita bersama dan saya kira pihak rektorat Unlam juga harus terpacu untuk membuktikan bahwa Unlam bisa menjadi yang terdepan,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu pembantu rektor III Unlam Prof. Dr. Ir. Idiannor mengatakan bahwa kemungkinan laporan keungan Unlam yang tak lengkap tersebut adalah peninggalan dari kepemimpinan rektor Unlan yang sebelumnya. (mr-116)