Parah, Anggota DPRD Kalsel Minta Mobil dan iPad

Agar Tak Kehujanan

BANJARMASIN- Kemarin minta iPad, lagi-lagi anggota DPRD Kalsel berulah dengan meminta mobil dengan alasan “kalau hujan tak kehujanan” dan menunjang kinerja DPRD Kalsel. Namun sebagian lain menolak hal itu dan menganggap ulah “curhat temannya” itu kelewatan.
Riduan MS dari fraksi PBR mengatakan bahwa seharusnya semuan anggota DPRD Kalsel mendapatkan mobil untuk menunjang kinerja sebagai wakil rakyat. Selain itu ia juga mengatakan bahwa seandainya rapat paripurna anggota dewan banyak yang tidak hadir karena hujan, maka jangan disalahkan. Karena dengan tidak adanya mobil mereka bisa sakit flu karena hujan.
“Seharusnya semua anggota DPRD Kalsel mendapat fasilitas mobil untuk menunjang kinerja. Masalahnya bukan apa-apa, siapa yang mau turun rapat paripurna kalau hari hujan. Bisa-bisa kita bersin-bersin dan sakit flu,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin (16/4). Dengan begitu kalau saja satu mobil harganya mencapai 300 juta, maka untuk memfasilitasi semua anggota DPRD Kalsel dengan mobil diperlukan setidaknya anggaran sebesar 15 Miliar. Sungguh bukan angka yang sedikit.
Sebelumnya DPRD Kalsel juga membuat masyarakat tercengang dengan mengusulkan pengadaan iPad, sebuah komputer canggih yang harganya mencapai 10 juta perbuah itu untuk semua anggota DPRD Kalsel. Ketua fraksi PBR Riduansyah SH saat dikonfirmasi tentang ulah anggota fraksinya tersebut mengatakan bahwa seharusnya, sebagai anggota fraksi harus ada rapat dulu dengan fraksi jika akan mengeluarkan peryataan yang controversial tersebut. “Ini yang harus diperhatikan. Seharusnya anggota fraksi harus berkoordinasi dulu di rapat internal kalau ingin menyampaikan peryataan yang sekontroversial itu,” tangkasnya. Namun Riduansyah sendiri sebagai ketua fraksi PBR tidak sepakat dengan usulan dari teman se fraksinya itu. Menurutnya itu terlalu berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil.
“Saya pribadi tidak sepakat dengan hal itu. Menurut saya hal itu agak berlebihan. Cukup pimpinan dan ketua komisi saja yang mendapat fasilitas mobil itu,” jelasnya. Pernyataan dari anggotanya itu lanjut Riduasnyah, akan segera diklarifikasi kepada yang bersangkutan, kalau perlu mendapat teguran. “Ya nanti akan kami coba kalrifikasi dulu, kalau memang benar akan coba kami bicarakan lagi,” imbuhnya.
Selama ini di DPRD Kalsel memang disediakan fasilitas mobil untuk pimpinan dan ketua komisi, adapun ketua fraksi juga mendapat fasilitas itu walaupun secara tertulis tidak ada peraturan yang mengharuskan ketua fraksi harus dapat mobil. “Semua ada aturannya, kalau memang untuk pimpinan sih tidak masalah, tapi kalau semuanya dapat mobil rasanya kurang pas,” pungkasnya.
Sementara itu yang bersangkutan mempertanyakan, kenapa anggota DPRD Kalsel tidak mendapatkan fasilitas mobil. Padahal menurutnya posisinya sejajar dengan Gubernur. Kalau di pemerintahan saja, ujarnya, ketua bagian sudah dapat mobil. (mr-116)

Keuangan Unlam Tak Lengkap?

BANJARMASIN- Adanya laporan dari BAPPENAS terkait laporan keuangan Unlam yang tak lengkap kemarin (14/4) ditanggapi oleh para mahasiswa Unlam. Prof. Dr. Ruslan medapat beberapa pertanyaan dari beberapa mahasiswa terkait hal tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa sampai Unlam tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap.
Andri dari BEM Fakultas Hukum tidak menyangka kalau Unlam sebagai tempat ia menuntut ilmu malah ternyata tidak mempunyai laporan keuangan yang lengkap. Hal itulah yang membuatnya meminta Rektor Unlam agar bisa menjelaskan hal tersebut, walaupun kabarnya laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan dari kepemimpinan rector yang terdahulu.
“Kami ingin mempertanyakan kepada pak Rektor tentang laporan keuangan yang tidak beres. Apalagi dari 23 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, Unlam menjadi salah satu perguruan tinggi dari tiga perguruan tinggi yang mempunyai laporan keuangan tak lengkap,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin kemarin. Selain itu, lanjut Andri, dirinya dan kawan-kawan di BEM Fakultas Hukum merasa bahwa keuangan Unlam harus segera diperbaiki dan lebih transparan. “Seharusnya ini bisa dijelaskan segera agar tidak menjadi berlarut-larut,” cetusnya.
Sementara itu ketua BEM Fakultas Hukum Unlam Fazlur Rahman juga meminta Rektor Unlam bisa menjelaskan hal tersebut dan memperbaiki, agar ke depannya catatan buruk ini tak terulang lagi. “Kita minta pak Rektor bisa menjelaskan ini, ke depannya kalau ini masih terjadi kan cukup tidak baik untuk nama baik Unlam sendiri,” ujarnya.
Prof. Dr. Ir. Ruslan sendiri kemarin juga memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang santer terdengar di media. Menurutnya Unlan sudah mencoba memberikan laporan keuangan setransparan mungkin. Ia juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan mahasiswa melalui BEM Unlam terkait transparansi keuangan Unlam. “Kami sudah benar-benar mencoba transparan dalam memberikan laporan keuangan Unlam,” imbuhnya. “Apalagi visi misi saya saat menjabat menjadi rektor memang untuk memajukan Unlam, salah satunya dengan adanya transparansi keuangan tersebut. Jadi tidak benar kalau dikatakan Unlan tidak transparan,” tangkasnya.
Sementara itu presiden BEM Unlam Arif Syubhan saat dihubungi Radar Banjarmasin tidak mau berkomentar banyak terkait masalah keuangan Unlam yang tak beres tersebut. Menurutnya masalah ini ia serahkan kepada pihak rektorat untuk menindaklanjutinya sebagai bahan evaluasi. “Saya tidak mau berkomentar banyak. Yang jelas ini jadi bahan pembelajaran bagi kita bersama dan saya kira pihak rektorat Unlam juga harus terpacu untuk membuktikan bahwa Unlam bisa menjadi yang terdepan,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu pembantu rektor III Unlam Prof. Dr. Ir. Idiannor mengatakan bahwa kemungkinan laporan keungan Unlam yang tak lengkap tersebut adalah peninggalan dari kepemimpinan rektor Unlan yang sebelumnya. (mr-116)

DPRD Kalsel Ketularan DPR RI

Terkait Pembangunan Gedung Baru

BANJARMASIN- Wakil ketua DPRD Kalsel Fathurrahman memberikan keterangan terkait adanya perbedaan pendapat tentang pembangunan gedung DPRD Kalsel yang baru di Banjarbaru kemarin (9/4). Ia mengatakan pembangunan gedung baru DPRD Kalsel tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.

“Kita perlu melihat masalah ini dengan kepala dingin, pasalnya wacana ini memang bisa menjadi pembahasan yang sensitif. Jangan sampai nantinya wacana ini malah disalahartikan,” ujarnya kepada Radar Banajarmasin. Fathurrahman masih tetap pada pemikirannya bahwa berdasarkan UU MD3 Gedung DPRD Kalsel masih harus berada di Banjarmasin dan bukan di Banjarbaru. Namun saat ditanya kenapa sampai ada perbedaan pendapat dikalangan dewan, ia hanya berkomentar singkat. “Perbedaan itu biasa, namun yang jelas gedung DPRD Kalsel belum bisa dibangun yang baru di Banjarbaru dalam waktu dekat ini,” imbuhnya.
Perbedaan pendapat ini memang cukup menarik sebelumnya. Pasalnya antara ketua dan wakil masih ada silang pendapat tentang bisa tidaknya gedung DPRD Kalsel dibangun di Banjarbaru. Di satu sisi ketua DPRD Kalsel Nasib Alamsyah mengatakan bahwa gedung DPRD Kalsel memang akan dibangun yang baru di Banjarbaru, di sisi lain waki ketua DPRP Kalsel Riswandi dan Fathurrahman mengatakan bahwa gedung DPRD Kalsel tak bisa dibangun yang baru dalam waktu dekat.
Setelah masyarakat diguncangkan dengan pembangunan gedung DPR RI senilai 1 triliun lebih, kini DRPD Kalsel juga mulai ketularan. Dibentuknya PURT (Pantian Urusan Rumah Tangga) DPRD Kalsel memang sudah terendus bakal menjadi alat untuk mempermulus pembangunan gedung baru DPRD Kalsel tersebut.
Fathurrahman sendiri beberapa waktu yang lalu menjelaskan bahwa PURT berbeda dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) seperti DPR RI, sifatnya hanya sementara, serta tidak menjadi salah satu alat kelengkapan dewan. “PURT ini sifatnya ad hock, yang diperlukan sementara dalam pembahasan anggaran dewan tahun depan,” jelasnya.
Sementara itu kemarin para wakil anggota DPRD ini Nampak berkumpun di dalam ruangan ketua DPRD Kalsel. Apa yang menjadi isi pembicaraan tidak dibeberkan, namun Riswandi yang juga wakil ketua DPRD Kalsel mengakui adanya pembicaraan mengenai kencangnya isu yang berhembus bahwa gedung DPRD Kalsel bakal dibangun di Banjarbaru.
“Ya memang ada pembicaraan, namun hanya pembicaraan bisa saja lah. Yang jelas masalah ini jangan terlalu dibesar-besarkan. Saya tetap pada pendirian bahwa selama Banjarmasin menjadi ibukota provinsi, maka tak bisa gedung DPRD Kalsel dibangun yang baru di Banjarbaru,” pungkasnya.
Apakah akan ada rapat khusus lanjutan untuk masalah tersebut, Riswandi tak mau berkomentar banyak. PURT yang sebelumnya dikatakan hanya membantu Badan Anggaran untuk menyusun rencana kerja, program kegiatan maupun anggarannya, sekarang malah berkembang menjadi semakin luas. (mr-116)

Politisi Golkar Kalsel Minta Nurdin Turun

BANJARMASIN- Adanya kisruh di PSSI karena adanya sikap terbaru dari FIFA juga ditanggapi oleh ketua DPRD Kalsel yang juga politisi Golkar Nasib Alamsyah kemarin (6/4). Mantan pengurus klub sepak bola Peseban ini setuju jika Nurdin Halid diturunkan dari jabatan ketua PSSI. Namun ia menyayangkan sikap Menpora yang dianggapnya terlalu mencampuri PSSI.

“Saya kira sikap dari PSSI Kalsel juga perlu. Kalau saya secara probadi melihat prestasi yang ditunjukkan oleh Nurdin, maka memang sudah sepantasnya ia turun dari ketua PSSI Kalsel,” ujarnya. Namun Nasib menilai sikap Menpora Andi Malarangeng terlalu mencampuri internal PSSI. “Namun saya menyayangkan adanya campur tangan dari Menpora yang saya kira berlebihan,” tambahnya.

Sebelumnya PSSI Kalsel memang menjadi sasaran aksi demonstrasi untuk menuntut Nurdin mundur dari jabatan ketua PSSI yang sudah dijabatnya selama dua periode. Keputusan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang mengambil alih PSSI mendapat tanggapan beragam di daerah. Mayoritas pengurus menyambut baik keputusan FIFA. Hanya Ketua Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Selatan Kadir Halid yang menyatakan masih akan menunggu surat resmi dari FIFA.

“Pasalnya, kisruh PSSI akibat adanya campaur tangan ini malah berlarut dan akhirnya diambil-alih FIFA. Kepengurusan Nurdin Halid di PSSI kan dibekukan Menegpora,” cetusnya. “ Buakannya malah tambah baik, malah muncul keputusan FIFA yang membuat malu sebagai bangsa. Nurdin memang sepantasnya diturunkan, akan tetapi jangan sampai ini terlalu dipolitisasi,” katanya.
Sekadar informasi sebelumnya beberapa anggota DPR RI menilai keputusan pemerintah membekukan PSSI karena dinilai melanggar aturan yang tertuang di statuta, dianggap hanya untuk mengejar kekuasaan bukan perubahan ditubuh PSSI sendiri. Perlu diketahui, pemerintah melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, telah membekukan kepengurusan PSSI dibawah Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes.
“Untuk itu saya berharap agar PSSI Kalsel juga mengambil sikap, dan bisa memberikan sumbangsih untuk penyelesaian masalah kisruh PSSI ini,” katanya. Sebelumnya aksi pengumpulam seribu tanda tangan juga pernah dilaksanakan di Banjarmasin untuk menuntut Nurdin mundur. Kisruh PSSI ini bahkan menjadi isu nasional. Pasalnya hampir di semua daerah terjadi aksi demonstrasi menuntut Nurdin mundur. (mr-116)

Mahasiswa IAIN Antasari Pro Kontra

Terkait Wacana Perubahan Status Perguruan Tinggi

BANJARMASIN- Rencana perubahan IAIN Antasari menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) ditanggapi oleh beberapa mahasiswa. Beberapa menganggap perubahan tersebut hanya akan menambah biaya kuliah mereka dan menjadikan perguruan tinggi ini menjadi kehilangan nilai-nilai Islam di kampus.
“Saya terus terang saja tidak setuju kalau IAIN Antasari dijadikan UIN. Dengan format institut seperti sekarang saja biayanya juga lumayan, apalagi kalau jadi universitas. Kalau bisa sih tetap jadi institut saja,” ujar Saini dari Fakultas Tarbiyah kepada Radar Banjarmasin, kemarin (2/4).
Saini yang sedang duduk di semester delapan ini mengaku khawatir kalau-kalau dengan menjadi universitas, ke Islaman di kampus akan semakin berkurang. Karena kalau menjadi universitas, maka secara otomatis siapapun boleh mendaftar, walaupun tidak berjilbab sekalipun.
“Saya khawatir nantinya kampus kami yang sudah Islami ini malah jadi berkurang nilai keislamannya. Kalau sekarang mahasiswi wajib berjilbab, maka dengan menjadi UIN, ada kemungkinan mahasiswi malah banyak yang tidak menutup auratnya dengan berjilbab,” katanya.
Wacana IAIN Antasari menjadi UIN memang sudah digaungkan. Hal ini ditengarai bisa membuat IAIN Antasari bisa menjadi lebih berkembang.
Lain hal dengan Saini, Sofyan dari sebagai mantan ketua BEM Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari mengatakan bahwa ia setuju saja jika IAIN Antasari menjadi UIN. Pasalnya ia melihat dengan menjadi universitas, IAIN Antasari bisa lebih berkembang. Selain itu bukan hanya bisa berkembang, pembangunan dari segi fisikpun bisa semakin pesat.
“Kalau saya sih setuju saja kalau IAIN menjadi UIN. Dengan begitu bisa berkembang dan lebih maju,” katanya.
Namun ia memberikan catatan bahwa nantinya kalau IAIN menjadi UIN, maka jangan sampai kehilangan identitas ke Islamannya. Ia mewanti-wanti kalau sampai benar nantinya IAIN menjadi UIN maka harus ditegaskan bahwa mahasiswinya harus tetap menggunakan jilbab.
“Namun tetap saja ada catatannya. Jangan sampai nantinya IAIN setelah menjadi UIN malah kehilangan identitasnya. Jadi harus ditegaskan lagi kalau mahasiswinya harus menggunakan jilbab dan kalau bisa potensi keislaman yang sudah ada jangan sampai malah luntur,” ujarnya.
Sofyan sangat mengharapkan agar nantinya para petinggi kampusnya bisa mendengarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa hal tersebut adalah suara-suara yang sering ia dengar dari mayoritas mahasiswa IAIN Antasari.
“Saya harap suara kami ini bisa didengar. Suara ini adalah suara dari kawan-kawan mahasiswa IAIN Antasari yang sering kami dengar. Intinya silahkan saja jadi UIN asalkan nilai-nilai keislaman ini tidak luntur. Kalau hal ini nantinya diabaikan, biar nanti berhadapan dengan para mahasiswa,” pungkasnya. (mr-116)

Carikan Nelayan Usaha Alternatif

Tak Hanya Bisa Mencari Ikan

Cuaca buruk dan tidak menentu yang sering terjadi di Kalsel berdampak pada nasib para nelayan di sepanjang pesisir Kalsel. Tahun ini gelombang besar berlangsung lebih lama, sehingga musim libur nelayan juga lebih panjang. Hal ini jelas mengurangi pendapatan mereka.

SYAM INDRA PRATAMA, Banjarmasin

Komisi II DPRD Kalsel menganggap perlunya sosialisasi atau pelatihan kepada nelayan untuk mencari alternatif selain melaut. Misalnya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang ekstrem, maka bisa mencari alternatif penghasilan dengan mencari kerang, berdagang, atau membuat kerajinan. Bantuan kepada para nelayan dalam bentuk kapal yang lebih modern dan lampu bawah laut pun dinilai penting untuk memperkecil resiko kalau-kalau ada nelayan yang masih tetap melaut.
“Melihat kondisi cuaca yang tidak menentu dan sering buruk ini, saya kira para nelayan perlu diberikan semacam sosialisasi dan bantuan untuk mengembangkan usaha alternatif pada saat tidak melaut. Selama ini mungkin sudah ada, namun belum maksimal,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel Ihsanuddin kepada Radar Banjarmasin, kemarin (3/4).
Sebagai contoh, nelayan di Marunda Jakarta Utara, mereka membuat kerajinan alas kaki dan keset dari limbah industri garmen. Upah yang mereka terima Rp 30.000 per hari per orang. Upah tersebut menjadi penopang hidup, selain upah mereka sebagai buruh bangunan.
Adaptasi tidak hanya dalam sumber mata pencarian, tetapi juga pola makan, menyesuaikan dengan keuangan.
Para nelayan memang tidak bisa menghindari adanya perubahan iklim serta seringnya cuaca buruk ini, namun yang mungkin bisa dilakukan bagaimana mereka bisa beradaptasi dan menemukan usaha alternatif yang kemudian bisa menopang kehidupan mereka selama tidak melaut.
“Itulah yang mesti kita pikirkan bersama, agar nasib nelayan tak lagi hanya bergantung pada melaut. Hal ini jelas perlu proses dan tidak mudah. Setidaknya pemerintah daerah bisa bergerak memberikan bantuan atau memberikan pelatihan bagaimana mengembangkan usaha alternatif tersebut,” katanya.
Ihsanudin juga menilai bahwa cuaca buruk ini adalah fenomena nasional yang juga menjadi masalah nasional. “Pemerintah menyebut fenomena cuaca ekstrem sebagai bencana sosial. Oleh karena itu, tahun ini pemerintah menggulirkan bantuan beras sebanyak 13.271 ton untuk kebutuhan selama 14 hari. Bantuan tersebut diberikan kepada 473.983 nelayan di 41 kabupaten/kota di 20 provinsi. Respons pemerintah menangani dampak cuaca ekstrem di kampung nelayan, bisa saja terhambat akurasi data dan status kebencanaan,” paparnya. (mr-116)

Pencemaran Air Kalsel Parah

BANJARMASIN- Kondisi lingkungan Kalsel yang kian jeblok berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup (LH) karena adanya pencemaran air direspon oleh Komisi III DPRD Kalsel. Pencemaran yang banyak disebabkan karena adanya air raksa yang masuk akibat tambang batubara ini dinilai harus segera ditindak.
“Dengan adanya data dari kementerian LH yang memberikan fakta bahwa Kalsel menjadi salah satu daerah dengan keadaan lingkuna terburuk adalah sebuah fakta yang seharusnya bisa membuat kita sadar bahwa kerusakan lingkungan kuat sudah kian parah,” ujar anggota komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina kepada Radar Banjarmasin kemarin (2/4). Menurut Ibnu resiko tercemarnya air sungai tidak mungkin dihindari jika pertambangan membabi buta masih terjadi. Menurutnya para kepala daerah harus membatasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekarang sangat banyak.
“Salah satunya agar bisa mengurangi tercemarnya air di sungai akibat tambang, maka kepala daerah yang bersangkutan harus membatasi dan lebih selektif dalam meberikan IUP. Selain itu analisis dampak lingkungan akibat pertambangan juga harus diperketat lagi. Semakin banyak tambang, semakin besar resiko tercemarnya air,” katanya.
Selama ini daerah-daerah seperti Tanah Bumbu, Tabalong, dan HSU adalah daerah dengan nilai pencemaran yang cukup memprihatinkan. Beberapa waktu yang lalu DPRD HSU bahkan membentuk pansus khusus untuk mengurangi produksi tambang. Pansus yang juga melakukan kunjungan ke kementrian LH tersebut menemukan bahwa air sungai di Amuntai sudah tercemar dan menganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsi airnya dalam jangka panjang. Selain itu setiap tahun banjir kian bertambah besar melanda Amuntai.
“Air adalah salah satu indikator sejauh mana pencemaran sudah terjadi. Kalau air sebagai sesuatu yang sangat penting dalam menopang kehidupan tercemar, maka kasian masyarakat sekitar yang akan menjadi korban,” imbuhnya. Melihat hal tersebut Ibnu juga menekankan perlunya moratorium IUP atau penangguhan ijin usaha pertambangan selama pencemaran masih dalam tingkat yang memprihatinkan. “Komisi III sudah sejak lama menggaungkan moratorium tambang ini. Menurut kamu moratorium harus segera dilaksanaka, namun yang jelasn perlu keseriusan dan kerja sama juga dari pihak eksekutif,” tandasnya.
Moratorium tambang dinilai dapat menekan tingkat pertambangan yang jumlahnya kian tahun kian bertambah. Beberapa waktu yang lalu Dewan Nasional Perubahan Iklim dari kementrian LH yang berkunjung ke DPRD Kalsel sudah mewanti-wanti bahwa dengan adanya aktivitas tambang seperti sekarang saja, beberapa daerah dinilai menjadi daerah bahaya banjir yang bisa menelan korban jiwa. Selain itu adanya akitivitas tambang di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru juga diprediksi bakal memperparah kerusakan lingkungan dan 2100 Pulau laut diprediksi bakal tenggelam. (mr-116)